Gratis ongkir atau bebas ongkos kirim menjadi strategi utama yang digunakan berbagai platform e-commerce untuk menarik hati masyarakat. Dari semua jenis platform e-commerce di Indonesia, promosi ini menjadi favorit konsumen karena memberikan keuntungan langsung yaitu belanja tanpa memikirkan biaya kirim. Namun, sayangnya saat ini gratis ongkir dibatasi oleh pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak rangkuman informasinya berikut ini, yuk!

Pembatasan Gratis Ongkir

Source: Freepik

Pemerintah mulai mencermati bahwa praktik gratis ongkir masif, terutama yang disubsidi platform luar negeri, justru menggerus pasar lokal. Produk impor masuk dengan harga yang tak wajar, sehingga membuat pelaku UMKM lokal kini terasa terpinggirkan. Demi menciptakan pasar yang lebih adil, pemerintah pada akhirnya membuat kebijakan pembatasan.

BACA JUGA: Terbaru! Kebijakan TikTok Shop Terkait Pelanggaran Harga 2025

Kebijakan Pemerintah Terkait Bebas Ongkir

Source: Freepik

Kebijakan pemerintah terkait bebas ongkir telah diresmikan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan membatasi program gratis ongkir. Edwin Hidayat Abdullah selaku Direktur Jenderal Ekosistem Digital, mengatakan bahwa peraturan tersebut bukanlah terkait promosi seperti subsidi gratis ongkir yang memang diberikan oleh penyedia platform. Namun, peraturan ini berlaku untuk pemberian diskon biaya ongkir yang diberikan kurir ke platform e-commerce.

Pemerintah menargetkan kebijakan ini terutama kepada platform asal luar negeri dan sejenisnya. Kebijakan ini tidak sepenuhnya melarang gratis ongkir, tapi mengaturnya agar tidak mendistorsi pasar. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, bahwa  pelaku usaha masih diizinkan untuk memberikan promo ongkos kirim gratis, namun dengan catatan maksimal tiga hari per bulan jika berada di bawah biaya pokok layanan.

Dampak Kebijakan Pembatasan Ongkir

Source: Freepik

Bagi konsumen, tentu ada rasa kecewa karena biaya kirim jadi terasa lagi. Namun, dalam jangka panjang, diharapkan mereka bisa menikmati produk-produk lokal dengan kualitas lebih baik dan harga yang wajar. Lalu bagi UMKM, mereka bisa bernafas lega, karena pasar yang tadinya dipenuhi produk impor murah, kini menjadi lebih kompetitif. UMKM lokal kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing secara sehat.

BACA JUGA: Terbaru! Informasi Kebijakan Shopee Live dan Video 2025

Tujuan Utama Pemerintah Terkait Kebijakan Baru

1. Melindungi Produk Dalam Negeri

Tujuan utama Pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk lokal dibandingkan impor. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan daya saing industri dalam negeri dapat lebih meningkat.

2. Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat

Memang tidak semua kompetisi itu baik apalagi jika sudah melewati batas. Kebijakan ini memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik usaha besar maupun kecil dapat bersaing dengan sehat.

3. Menyeimbangkan Ekonomi Nasional

Ketika terlalu banyak barang impor masuk bebas hambatan, neraca dagang pun terganggu. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan ini untuk membantu menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Itu dia rangkuman informasi kebijakan pemerintah terkait bebas ongkir. Tak perlu resah, karena kebijakan pembatasan gratis ongkir ini bukan berarti Anda sebagai pengguna platform tidak dapat belanja menggunakan voucher gratis ongkir, Anda masih dapat menggunakan voucher tersebut untuk berbelanja. Mau dapatkan informasi menarik lainnya? Kunjungi website BigSeller Indonesia dan dapatkan informasi menarik seputar strategi, tips hingga cara berbisnis online. Di sini, Anda juga dapat melihat apa saja fitur menarik dari BigSeller mulai dari mengelola pesanan otomatis, scrape product hingga fitur lainnya yang dapat menguntungkan para seller setiap harinya! Jadi, tunggu apalagi? Pakai BigSeller dan registrasi sekarang untuk raih kesempatan untuk mendapatkan VIP selama 7 hari!